Perbedaan Strategi dan Ideologi dalam menghadapi Belanda dan konflik antara kelompok politik di Indonesia

a.     Masa pemerintahan kabinet Syahrir

Program kerja kabinet Syahrir juga memprioritaskan penanganan konflik dengan Belanda. Kabinet Syahrir berkuasa selama 3 kali, yaitu masa kabinet Syahrir 1, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Syahrir III. Belanda pada 7 desember 1942 yang terkait dengan perundingan antara Indonesia – Belanda , Ratu Belanda berpidato dan mengumumkan hal-hal berikut :

1.       Indonesia menjadi Negara federasi dan bergabung dalam Negara persemakmuran di dalam lingkungan kerajaan Belanda.

2.       Masalah dalam negri Indonesia akan di urus secara mandiri oleh Indonesia.

3.       Sebelum sistem persemakmuran ini di bentuk, akan di bentuk dahulu sebuah pemerintahan peralihan yang menjabat selama 10 tahun.

4.       Indonesia akan di masukan ke dalam keanggotaan PBB.

Pernyataan Indonesia dari Ratu Belanda itu merupakan jawaban dari Maklumat Politik Pemerintah pada 1 November  1945. Maklumat Politik itu berisi pernyataan bahwa pemerintah Indonesia menuntut pengakuan atas keseluruhan Negara dan pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan juga dari pihak Belanda yang telah di buat Sebelum pecahnya Perang Dunia II. Selain itu maklumat itu juga menuntut pengembalian seluruh hak milik asing atau hak yang telah di kuasai oleh pemerintah Indonesia. Ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan Syahrir, sehingga Syahrir pun mengundurkan diri. Namun, Presiden Soekarno menunjuk Sutan Syahrir untuk kembali menduduki perdana menteri dan memimpin cabinet Syahrir II.

Pada masa cabinet Syahrir II yang di bentuk pada 2 oktober 1946, strategi diplomasi di wujudkan melalui pelaksanaan perundingan linggarjati pada 10 November 1946. Hasil perundingan itu di pandang tidak optimal dan di tolak oleh tokoh-tokoh dan kelompok politik lainnya. Kelompok-kelompok yang menolak keputusan perundingan linggarjati sebagai hasil strategi diplomasi, kabinet Syahrir tergabung dalam Benteng Republik Indonesia . Di sisi lain, terdapat pula kelompok yang mendukung keputusan perundingan Linggarjati , antara lain Pesindo, BTI, PKI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Parkindo, dan Partai Katolik. Dari kedua kelompok itu terdapat sebuah perbedaan pola strategi dalam menangani konflik dengan Belanda Perbedaan strategi itu berlanjut pada munculnya konflik-konflik antar kelompok politik pada era awal kemerdekaan.

b.     Masa Pemerintahan kabinet Amir Syarifudin

Kabinet Amir Syarifudin merupakan penerus dari cabinet Syahrir . Strategi diplomasi yang paling menonjol pada masa cabinet Amir Syarifudin adalah dilaksanakannya perundingan Renvile pada 17 Januari 1948.

Konflik antar kelompok politik di dalam cabinet Amir Syarifudin juga terjadi seperti masa cabinet Syahrir . Konflik ini tidak berupa konflik fisik, tetapi berupa perbedaan strategi dalam menghadapi Belanda . Misalnya, pada saat pergantian cabinet. Amir Syarifudin bermaksud memperkuat posisi kabinetnya terhadap Belanda , sehingga ia menyepakati hasil perundingan Renvile. Dalam rapat Dewan partai pada 18 Januari 1948 . PNI memutuskan untuk menolak hasil dari perundingan Renvile karena hasil persetujuan tersebut tidak memberikan posisi jaminan yang tegas terhadap posisi Republik Indonesia. Perbedaan strategi antar kelompok politik di dalam cabinet Amir Syarifudin ini berakhir dengan penyerahan mandat kembali kepada Presiden Soekarno pada 23 Januari 1948. 

c.        Masa Pemerintahan Kabinet Hatta

Wakil Presiden Moh. Hatta di tunjuk oleh presiden Soekarno untuk membentuk cabinet baru, menggantikan cabinet Amir Syarifudin . Bentuk cabinet yang di susun oleh Hatta adalah cabinet koalisi yang menyerahkan seluruh kelompok politik yang ada di Indonesia pada waktu itu. Kabinet ini di dukung sepenuhnya oleh partai Masyumi, PNI, Partai Katolik dan Parkindo. Soepono yang menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda. Kelompok tersebut adalah PKI, yang pada akhirnya melakukan pemberontakan di Madiun pada bulan September 1948. Strategi yang mencolok dari cabinet Hatta dalam menghadapi Belanda adalah pelaksanaan persetujuan Renvile dan mempercepat proses terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS). Perwujudannya adalah dengan mengutus Mr. Moh. Roem sebagai ketua delegrasi RI untuk melaksanakan perundingan-perundingan diplomasi dengan pihak Belanda yang di wakili oleh Van Mook.

Konferensi  Roem-Royen pada 7 mei 1949 merupakan hasil dari strategi diplomasi Moh. Roem di dunia Internasional. Strategi diplomasi tersebut berujung pada pelaksanaan Konferensi Meja Bundar yang menjadi momentum penyerahan kedaulatan wilayah Indonesia dari Belanda ke Indonesia. Strategi diplomasi cabinet Hatta mencapai puncaknya pada 4 agustus 1949 dengan diangkatnya delegasi Republik Indonesia untuk berangkat ke Den Haag dalam rangka menggelar Konferensi  Meja Bundar (KMB). Konferensi ini berlangsung pada 28 agustus 1949 hingga 2 November  1949 . Strategi diplomasi yang di terapkan oleh cabinet Hatta telah berhasil menempatkan Indonesia dalam kondisi perdamaian tanpa ada gangguan pihak Belanda. Meskipun tidak semua kelompok politik setuju pada hasil KMB, Strategi cabinet Hatta telah berhasil menempatkan Indonesia sebagai Negara yang berdaulat di dalam konstelasi dunia Internasional.